Pengisian Formasi Hakim dipekerjakan (Yustisial) pada Biro Hukum dan Humas MA RI

Berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.: 556/DJU/PP00.1/4/2016 perihal Pengisian Formasi Hakim dipekerjakan (Yustisial) pada Biro Hukum dan Humas MA RI. Surat tersebut ditujukan kepada Yth. Seluruh Hakim tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum.

Adapun surat tersebut dapat diunduh pada lampiran di bawah ini.

Pengisian_Formasi_Hakim_dipekerjakan_(Yustisial)_pada_Biro_Hukum_dan_Humas_MA_RI.pdf

Kuliah Umum Bersama Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

 

Sekayu - Rabu, 20 April 2016 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Sekayu telah terselenggara acara Kuliah Umum dengan tema Sikap Hidup Muslim (Manusia EMAS). Acara yang dilaksanakan dalam rangka peringatan hari ulang tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang ke-63 tersebut dinarasumberi oleh Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dihadiri oleh seluruh Hakim dan Karyawan/ti Pengadilan Negeri Sekayu dan seluruh Hakim Pengadilan Agama Sekayu, acara kuliah umum tersebut berlangsung secara hangat dan penuh kekeluargaan.

Percepatan Pelaksanaan PBJP TA 2016

Jakarta-Humas: Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sutisna, SH., MH meminta percepatan pelaksanaan PBJP (Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa). Permintaan ini tertuju untuk Sekretaris Kepaniteraan, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Para Sekretaris Badan, Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi, para Kepala Bagian Umum dan keuangan di Pengadilan Tingkat Banding, Para Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan kelas IA khusus dan Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Hal ini berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-270/K/D2/2016 tanggal 8 April 2016 tentang review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa. (humas)

Hak Mendapat Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

  1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
  2. Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
  3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
  4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

 

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

 

  1. Penerima Bantuan Hukum berhak :
    • Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
    • Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
    • Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Penerima Bantuan Hukum wajib :
    • Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
    • Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.