Sosialisasi PTSP Kerjasama Pengadilan Negeri Sekayu dengan Paten dan Kantong Saji DPM-PTSP Kabupaten Musi Banyuasin

.

Jumat, 12 April 2019 bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Negeri Sekayu telah dilaksanakan Sosialisasi PTSP Kerjasama Pengadilan Negeri Sekayu dengan Paten dan Kantong Saji DPM-PTSP Kabupaten Musi Banyuasin.

Pencangan tersebut di mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MUBA dilanjutkan dengan Kata Sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Imam Santoso SH, "menyatakan bahwa Produk Adminstrasi Pengadilan berupa Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan tidak pernah dicaut hak pilihnya, tertanggal 15 April 2019 bisa didapatkan di Kantor Kecamatan, sebelum melaksanakan kerjasama ini pengadilan sudah melakukan survey terhadap 120 orang masyarkat Muba dan hasilnya 97% setuju apabila dilakukan perpindahan layanan PTSP PN Sekayu ke Kantor Kecamatan. dengan alasan bisa memangkas biaya, dan waktu serta mengurangi potensi kehilangan pendapatan karena tidak harus lagi ke PN Sekayu. Dengan teknologi yang semakin maju harusnya pelayanan itu mudah diberikan dan tidak merugikan pemohon, oleh sebab itulah kami menjalin kerjasama dengan Paten dan Kantong Saji DPM-PTSP Muba sehingga pelayanan administrasi peradilan bisa di dapat di kantor Kecamatan”

Sementara itu Bupati Muba Dodi Reza Alex melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Muba H Ibnu Saad S.Sos., M.Si mengatakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya dan berkomitmen memberikan Pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Musi Banyuasin dan Pelaku Usaha/Investor dengan berbagai macam inovasi sehingga seluruh pemberian perizinan dan non perizinan bisa diberikan secara cepat dan mudah untuk diperoleh agar ada kepastian hukum dalam berusaha di Kabupaten Musi Banyuasin.

“Kami Pemkab Muba menyambut baik dan terima kasih kepada PN Sekayu yang telah bekerjasama untuk mendukung secara penuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum”, Lanjutnya, kerjasama ini akan lebih mempermudah masyarakat untuk mengurus urusan administrasi peradilan dan menghilangkan potensi praktik pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.